Pasar Komoditi Nasional

Stabilisasi “harga” pangan

kata kunci: Stabilitas , harga , pangan , kedelai , sayur , pasar

PASKOMNAS - Senin 25 Pebruari lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan sibuk rapat di kantor Menko Perekonomian untuk membahas “stabilisasi harga” pangan, khususnya kedelai dan daging. Rapat itu diadakan agaknya karena terjadi lonjakan harga “tak wajar” dipasar. Dari dua komoditi itu, sebenarnya yang dapat disebut tidak wajar adalah harga daging, karena harga tinggi hingga mencapai Rp100.000,-/kg itu hanya terjadi dipasar eceran. Sementara ditingkat petani masih wajar, karena harga perkilogram daging dipeternak masih sekitar Rp45.000,-/kg. Tidak wajarnya harga daging berarti terjadi setelah sapi masuk kerumah penyembelihan hingga kepasar. Itu yang berperan adalah para pedagang besar daging.

Sementara “tidak wajarnya” harga kedelai saat ini sebenarnya wajar-wajar saja, karena memang pasokan kepasar berkurang sehingga harga menjadi naik. Pasokan kepasar kurang karena disebabkan oleh dua hal. Pertama karena rendahnya produksi nasional saat ini yang hanya sekitar 800 ribu ton/tahun. Kedua karena berkurangnya kedelai import yang masuk kepasar Indonesia. Sebelum harga kedelai menjadi lebih dari Rp7.500,-/kg seperti sekarang ini, pemerintah mengijinkan import untuk menutupi kebutuhan nasional untuk kedelai masyarakat konsumen tempe-tahu yang sebesar 2,5 juta ton lebih pertahun itu. Import berkurang, karena memang di Amerika Serikat sana, yang menjadi sumber kedelai import selama ini, mengalami gagal panen dan pembatasan eksport.
Untuk kasus naiknya atau mahalnya komoditi kedelai dan daging tersebut, agaknya – kalau mau – mestinya sudah ada jawabnya. Untuk mengatasi “mahalnya” harga daging, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, sebaiknya pemasok daging kepasar adalah petani langsung. Selama ini petani peternak banyak “kerja-bakti”nya. Untuk menggemukkan sapi dari “bakalan” hingga siap jual butuh waktu sedikitnya 24 bulan!!. Sementara para pedagang besar yang hanya butuh waktu 24 jam untuk proses beli – sembelih – jual, labanya sangat besar. Untuk menjadikan petani peternak sebagai pemasok daging, memang perlu sebuah “manajemen” ditingkat petani produsen, plus perangkat khusus. Manajemen diperlukan karena petani kurang mampu dalam hal itu. Selain itu, manajemen diperlukan untuk mengatur rumah penyembelihan, pasokan secara kontinyu, mengatur tenaga ahli khusus yang memahami soal mutu daging, mengatur distribusi, mengatur mitra penerima daging di pasar induk, mengatur administrasi keuangan dan pembagian uang penjualan. Bahkan juga mengatur pinjaman seandainya petani peternak butuh kredit modal. Untuk itu, berarti diperlukan gabungan petani peternak dari suatu sentra produksi, dibentuk organisasi formalnya.

Selain manajemen, diperlukan perangkat khusus berupa rumah penyembelihan dan alat angkut daging ditingkat petani. Di lereng Merbabu – Kabupaten Magelang, ada Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Didaerah itu, selain berusahatani sayuran, para petani juga sebagai peternak sapi potong yang selama ini menjual sapi. Kalau di-BUMP itu ada rumah potong Hewan (RPH) sangatlah baik. Bukan hanya di Magelang, mestinya RPH itu dapat dibangun disentra produksi sapi potong di Temanggung, Wonosobo, Baturaden, Boyolali, Magetan, Lumajang, Nongkojajar- Pasuruhan, Buleleng – Bali, atau di Tasikmalaya dan sentra-sentra lainnya.

Bagaimana untuk kedelai?. Untuk kedelai ini sebenarnya lebih mudah, tetapi menjadi sulit karena ada perbedaan persepsi antara petani dengan perajin tahu-tempe/konsumen. Perajin tahu tempe mintanya harga dibawah Rp6.000,-/kg. Padahal kalau harga itu, petani rugi besar atau usahatani kedelai menjadi tak menarik. Saat ini jenis Kedelai Indonesia adanya berbiji kecil, daya produksinya paling 1,5 ton/ha, harga jualnya paling Rp5.000,-/kg. Dengan biaya Rp6juta/ha, petani selama empat bulan hanya memperoleh laba sekitar Rp 1.500.000,-/ha. Petani mana yang mau mengusahakan kedelai. Dilain pihak, maunya perajin tempe-tahu biji kedelai yang besar dan dengan harga dibawah Rp6.000,- sudah ditangan mereka. Padahal dari petani, kedelai selama ini masuk kepedagang dulu sehingga harga sampai perajin tempe tahu Rp6.000,-/kg itu.

Untuk mempertemukan kemauan petani dan perajin tahun-tempe, petani minta ada benih unggul kedelai yang berbiji besar, sebesar kedelai import, yang produktifitasnya lebih dari 3,5 ton/ha. Lalu harga jualnya tidak lagi Rp5.000,- ditingkat petani, tetapi diatas Rp6.000,- ditingkat petani. Dengan begitu, harga sampai perajin tahu-tempe bisa sekitar Rp6.500 sampai 7.000,-/kg. Kepada perajin tahu-tempe - dan juga kepada konsumen – diminta harap maklum kalau harga kedelai petani memang harus naik sekarang ini. Petani itu nunggunya panen empat bulan, kepanasan, kehujanan. Jadi mari kita berbagi dengan petani. Kalau ada subsidi, sebaiknya bukan kepada konsumen, tetapi diberikan saja kepada petani kedelai. Bentuknya bisa benih unggul yang berbiji besar plus insektisida untuk pengendalian hama lalat kacang (Agromiza p) atau ulat polong (Etiella zinkenella). Karena petani itu selain menyediakan produk kedelai, mereka juga sedang menyuburkan lahan pertanian kita agar subur alami lagi dengan tanaman kedelai itu.

Hikmah dari melonjaknya harga daging dan kedelai itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran bagi semua. Yang mungkin perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah, sebaiknya rapat koordinasi ini bukan hanya untuk mengatasi masalah harga naik, lalu diredam dengan subsidi harga. Itu namanya seperti “pemadam kebakaran” saja. Kalau Negara dalam mengurus pangan seperti itu, agaknya akan kecipuhan. Karena nanti setelah daging dan kedelai teratasi, namun teratasi secara semu disebabkan oleh “semprotan” subsidi, lalu muncul masalah kenaikan harga komoditi baru, seperti cabe, tomat, kentang, susu atau garam, maka akan banyak rapat “pemadam kebakaran” terus.

Padahal untuk “memadamkan fluktuasi harga” sayur yang sifatnya “perishable” itu akan lebih rumit lagi. Mungkin akan lebih baik lagi kalau Indonesia ini punya program produksi dan pasokan pasar untuk masing-masing kooditi pangan. Dasarnya mesti kebutuhan pasar, lalu diprogram menanamnya dimana, kapan, pasoknya kemana, yang mengelola pasokan siapa, yang mengelola penerimaan produk disetiap pasar induk kota-kota besar itu siapa. Perlu sebuah “grand desain” nasional. Grand desain itu perlu dipecah-pecah menjadi “desain produksi-pasokan” komoditi tertentu yang harus dijalankan secara kontinyu sampai tercapai satu-persatu stabilitas pasokan dan harga komoditi itu. Dengan catatan “tidak ada import”.

Pasar komoditi (pangan) nasional (paskomnas), sekarang mulai tumbuh di Palembang, Tangerang, Surabaya, sebentar lagi Semarang, Kediri dan Serang. Sudah dirancang pula untuk dibangun disetiap provinsi di Indonesia. Pasar yang menjamin aman dan diselenggarakan secara transparan itu, sekarang tinggal menunggu mitra pemasok seperti BUMP-BUMP dengan komoditi spesifiknya. Manajemen pasar komoditi nasional itu dapat menjamin harga stabil kalau ada pengendalian besarnya pasokan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Harga yang stabil, akan nyaman bagi petani, pedagang dan konsumen.

Penduduk kita yang sudah 250 juta lebih dan akan terus tumbuh ini butuh jaminan ketersediaan pangan yang cukup dengan harga stabil. Kalau tidak, kalau mereka sampai lapar dan kufur, bahaya. Tetapi petani juga butuh jaminan pendapatan yang baik, agar anak-anaknya tertarik untuk hidup dari pertanian meneruskan usaha bapaknya. Kalau tidak anak-anak petani itu akan menyerbu kota. Kalau tidak dapat pekerjaan mereka dapat menjadi pengamen. Mudah-mudahan tidak menjadi perampok.

Soekam Parwadi, Pebruari 2013.

kembali «

print
Hak Cipta © 2014 Pasar Komoditi Nasional | Dikunjungi: 436273 kali | webmail | Disclaimer
Perubahan terakhir pada: 12 Agustus 2014
powered by Red Colibri