Pasar Komoditi Nasional

Pengembangan agribisnis berbasis Tanaman Pangan

kata kunci: beras , agribisnis , petani

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan & kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. Wijayanti MS, sedang melakukan panen padi jenis Bestari di lereng G. Sumbing - Magelang.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan & kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. Wijayanti MS, sedang melakukan panen padi jenis Bestari di lereng G. Sumbing - Magelang.


Seorang petani membuat pesemaian model baru di
Seorang petani membuat pesemaian model baru di"besek-besek" dari anyaman bambu  yang diletakkan disamping rumahnya. Bibit lebih cepat tumbuh, sehat dan efisien tempat. Denga cara ini kebutuhan benih akan menghemat benih hingga 50% dari sebelumnya 25 kg/ha.


Latar Belakang.

Sebelum adanya intensifikasi padi secara besar-besaran diawal tahun tujuhpuluhan, sebenarnya Indonesia memiliki keragaman pangan yang sangat baik didunia. Masyarakat yang bermukim diberbagai pulau, memiliki budaya makanan pokok (pangan) yang spesifik. Masyarakat “priyayi” yang tinggal di dekat kerajaan & pusat pemerintahan, telah lama makan beras sebagai sumber karbohidrat. Sementara masyarakat “gunung” telah akrab dan nyaman dengan nasi-jagung ; masyarakat Papua puas dengan ubi-jalar ; masyarakat Maluku dengan sagu-nya; masyarakat Gunung-kidul menjadikan “tiwul” sebagai makanan pokoknya.

Hanya karena nasi beras menjadi makanan para priyayi, maka makanan non beras sebagai sumber karbohidrat itu dianggap sebagai makanan “klas dua” atau inferior. Padahal, mutu gizi bahan pangan pokok karbohidrat kelompok “palawija” itu tidak kalah dengan beras. Bahkan sekelompok masyarakat disalah satu distrik Jepang selatan, umurnya banyak yang mencapai diatas 110 tahun karena menjadikan ubi jalar sebagai makanan pokok. Sekarang masyarakat Jepang itu mengimport secara rutin ubi jalar dari Magelang - Indonesia. Keunggulan lain dari kelompok “palawija” itu adalah biaya produksinya yang lebih murah dibanding memproduksi padi atau beras. Untuk memproduksinya, palawija hanya membutuhkan air irigasi seperlima dari air untuk budidaya padi. Jasad pengganggu palawija jauh lebih sedikit dibanding dengan padi. Dengan adanya hama wereng-coklat, virus - tungro, virus kerdil – rumput, penyakit blast dan hama “kuno” tikus dan lainnya, sekarang resiko memproduksi beras jauh lebih besar dibanding dengan palawija. Belum lagi produktifitas komoditas beras, saat ini terus mengalami “leveling-off” sehingga paling-paling hanya sekitar 3,5 ton/ha. Sementara produksi ubi jalar, dengan biaya lebih hemat, dalam waktu yang sama dapat mencapai 30 ton/ha. Untuk produksi Ubikayu bahkan dapat mencapai lebih dari 40 ton/ha dalam waktu 10 bulan.

Namun merubah budaya masyarakat, khususnya kesukaan mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok sumber karbohidrat sekarang ini hampir tak mungkin lagi. Malahan, masyarakat yang dulunya makan jagung, ubijalar, ubikayu atau sagu, sekarang telah ikut berganti makan beras. Menilik beberapa kasus dilapangan, beralihnya pola makan dari palawija ke-beras itu, salah satunya adalah disebabkan karena adanya program “beras miskin (raskin)” yang diselenggaarakan pemerintah. Jadi, konsekuensinya sekarang adalah, kita “harus meningkatkan produksi beras”. Kalau gagal dalam peningkatan produksi berasnya, Indonesia yang agraris ini, akan menjadi negara pengimpor beras terbesar didunia untuk beberapa tahun kedepan. Presiden khawatir dengan kondisi itu, sehingga beliau minta agar hingga 2015 nanti, tiap tahun produksi beras kita naik minimal 8%. Kalau itu tercapai, cadangan beras Indonesia pada 2015 nanti akan mencapai 10 juta ton dan Indonesia tidak perlu import beras. Suatu pekerjaan yang berat “bagi pemerintah” untuk kondisi sosial-ekonomi dan juga politik saat ini. Ya, bagi pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kewajiban berhitung dan mengatur kebutuhan pangan penduduknya agar tidak kelaparan.

Tetapi bukan hanya pemerintah yang merasa berat menangani program peningkatan produksi beras saat ini, karena pemerintah tidak punya sawah. Artinya, pemerintah ”hanya” punya program dan yang punya sawah adalah petani. Dengan adanya Undang-Undang No 12 Th 1992 Tentang Budidaya Pertanian, petani bebas memilih komoditas yang akan ditanam dan pemerintah tidak ada kewenangan untuk ”memaksa”nya.

Bagi petani mengusahakan padi saat ini ternyata dirasakan berat juga. Selain harus menghadapi kendala teknis, petani yang menjadikan usahatani padi itu sebagai penghasil uang atau devisa bagi keluarganya, berlangsung dalam situasi yang tidak menentu. Tanah semakin tidak subur, pupuk susah diperoleh, harga gabah yang sering murah saat panen. Kalau suatu ketika harga beras naik, pemerintah “menekan harga” dengan operasi pasar. Akibatnya mengusahakan padi sangatlah sulit memperoleh keuntungan yang memadai. Luas usahatani rata-rata petani Indonesia hanya sekiar 0,3 ha, menjadi sebab lain tetap rendahnya pendapatan petani. Artinya kalau para petani hanya membudidayakan tanaman pangan padi atau palawija saja, dengan luas pemilikan seperti itu, petani akan sulit memenuhi kebutuhan keluarganya.

Program khusus.
Dalam situasi yang sulit itu, pemerintah & petani akhirnya harus tetap fokus pada peningkatan produksi beras. Upaya “praktis” yang dilakukan adalah mengatasi kendala teknis, sehingga produksi padi/beras dapat meningkat. Untuk kegiatan ini, pemerintah menyiapkan tiga hal pendukung. Pertama, memberikan bantuan benih padi. Kedua, memberikan subsidi pupuk dan ketiga, memperbaiki jaringan irigasi. Tetapi, seberapa besarkah pengaruh ketiga sarana-prasarana tersebut terhadap peningkatan produksi padi, kiranya perlu didalami. Yang penting, jangan sampai ketiga upaya itu tidak mengandung “kepentingan-kepentingan” dari pihak-pihak yang mengedepankan mencari untung pribadi atau golongan.

Faktor yang berpengaruh pada peningkatan produksi beras.
Faktor penentu produksi beras paling tidak dapat digolongkan menjadi tiga. Faktor sumberdaya fisik , faktor teknis dan faktor social budaya pelaku usahatani.

Faktor sumberdaya fisik, meliputi lahan sawah atau tegalan dan kondisi iklim mikro yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan padi. Sawah untuk padi paling banyak ada di P. Jawa, Bali, Sulawesi dan sekikit di Sumatra, NTB, NTT dan Kalimantan. Namun agaknya produksi beras Indonesia masih didominasi oleh sawah-sawah di P. Jawa, yang merupakan tanah tersubur didunia dan Sulawesi selatan. Untuk itu, program intensifikasi padi banyak mengandalkan lahan sawah di kedua wilayah itu. Masalah yang dihadapi dalam dua dasawarsa terakhir ini didua kawasan padi itu adalah semakin berkurangnya lahan sawah karena digunakan untuk pembangunan fisik, pemilikan lahan usaha yang sempit tiap petani, semakin menurunnya kesuburan tanah dan semakin meningkatnya jasad pengganggu tanaman. Semakin berkurangnya lahan sawah, agaknya tidak dapat dihindari. Menurunnya kesuburan tanah disebabkan oleh akumulasi bahan pencemar tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang semakin meningkat sejak tahun 70-an hingga sekarang. Karena “pencemaran kimiawi” tanah sawah di Jawa – Bali itu, terjadilah “leveling off” pada produksi padi dikawasan itu. Pemupukan semakin diperbesar dosisnya, tetapi peningkatan produksinya semakin menurun, sehingga petani semakin merugi. Dampak lain dari kejenuhan kimia tanah itu, tanaman mengalami masalah penyerapan unsur secara seimbang, sehingga ketahanan tanaman terhadap jasad pengganggu (hama/penyakit) semakin menurun. Perlu diketahui, karena penggunaan pupuk kimia phosphate intensif sejak tahun 70-an, sampai saat ini terdapat “tumpukan phosphate” dilahan sawah di Jawa & Bali lebih dari 2 ton/ha, yang tidak dapat diserap tanaman.

Salah satu cara mengurangi hambatan dimasalah menurunnya produktifitas tanah sawah akibat kejenuhan kimia itu adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mensubstisusinya dengan pupuk organik. Dengan pupuk organik, kesuburan tanah alami akan kembali sehingga produktifitas padi akan meningkat. Dengan penggunaan pupuk organik, “tumpukan phosphate” yang selama ini terjerap didalam tanah akan lepas dan dapat diserap oleh tanaman. Dengan begitu, dengan penggunaan pupuk organik, tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia phosphate. Dengan penggunaan pupuk organik, ketahanan tanaman terhadap hama & penyakit akan meningkat. Tetapi, penggunaan pupuk organik menghadapi hambatan, diantaranya adalah “kemalasan” petani mengangkutnya kelahan. Petani sudah terlanjur nikmat menggunakan pupuk kimia yang jumlahnya hanya sekitar 500 kg/ha. Sementara dosis pupuk organik setiap hektar jumlahnya berkisar antara 5 – 10 ton/ha. Jumlah pupuk yang besar itu akan “memakan” biaya tenaga yang besar karena harus diangkut oleh tenaga-tenaga manusia yang berjalan dipematang-pematang sawah yang sempit. Penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki daya produksi tanah sawah atau menyehatkan sawah, ini amat penting dan mendasar, agar teknologi yang diterapkan diatasnya dapat berkembang optimal. Selain kesuburan yang terus menurun, persediaan air irigasi juga semakin terbatas. Dengan jaringan irigasi yang sederhana, disinyalir banyak air yang ‘terbuang’ sementara lahan sawah kekurangan air.
Faktor yang bersifat teknis untuk peningkatan produksi beras sering disebut dengan faktor teknis budidaya. Faktor teknis budidaya ini dapat optimal kalau diterapkan pada kondisi lahan sawah yang ”sehat”. Penggunaan benih unggul bermutu ; pemupukan berimbang ; teknik bercocok tanam yang baik ; penggunaan air secara efektif & efisien ; pengendalian jasad pengganggu secara terpadu ; penanganan pascapanen yang baik & benar paling tidak menjadi komponen teknis utama dalam berbudidaya padi. Posisi penggunaan benih unggul bermutu disini hanya sebagian kecil dari ”paket teknologi” yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Penggunaan benih unggul itu dapat menjadi ”sia-sia” atau paling tidak seberapa pengaruhnya, kalau faktor lain mulai dari kualitas tanah hingga penanganan pasca panen tidak dilaksanakaan dengan baik. Misalnya, penggunaan benih padi hibrida tidak akan memberikan kenaikan produksi kalau kesuburan tanah tidak diperbaiki dan dosis pupuk tidak ditingkatkan, karena benih hibrira sangat responsif (rakus) terhadap penyerapan unsur hara.

Faktor penentu ketiga adalah factor sosial budaya pelaku usahatani. Pelaku usaha budidaya padi adalah petani. Kondisi sosial-budaya para petani padi amatlah sederhana. Pemilikan/penguasaan lahan sawah yang sempit, tingkat pendidikan yang rendah, responsibilitas terhadap inovasi baru lambat, usahanya yang tidak ”bankable”, dan aksesibilitas terhadap pasar rendah. Sudah begitu, kelembagaan petani yang mestinya mampu meningkatkan posisi tawar mereka kondisinya lemah. Hampir semua program-program pemerintah yang baik, menjadi ”gagal” tidak sampai tujuan karena kelembagaan petani yang kurang baik ini. Karena itu tidak sedikit anggaran dari pemerintah maupun swasta tercurah kemasyarakat tani, tetapi perubahannya tidak seberapa.

Implementasi pragmatis.
Peningkatan produksi beras dalam rangka mencapai cadangan pangan 10 juta ton ditahun 2015 merupakan cita-cita yang baik dan benar. Namun upaya-upaya strategis untuk mencapai itu harus dirancang secara sistematis.

1). Penataan kelembagaan petani disentra produksi perlu dibenahi. Kelompok tani & Gapoktan perlu diperkuat oleh tenaga muda berpendidikan agribisnis, agar mampu mengembangkan kelembagaan ”sosial” petani menjadi lembaga bisnis. Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian yang disiapkan satu orang/desa, setelah tiga tahun harus mampu menemukan produk unggulan di Gapoktan binaannya yang sesuai dengan permintaan pasar. THL harus lepas dari pembiayaan pemerintah dan menjadi ”manajer agribisnis” di Gapoktan yang ada disetiap desa itu. Kelembagaan agribisnis Gapoktan harus formal, berbadan hukum agar mampu mengakses modal dan bekerjasama formal dengan pasar modern.

2). Setelah kelembagaan Gapoktan kuat, fasilitas pemerintah dapat diberikan, sehingga efektif terhadap upaya pelaksanaan intensifikasi. Bantuan benih unggul, pemberian pupuk bersubsidi, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jaringan jalan usahatani, pembangunan alat pasca panen & pergudangan dan lainnya akan berdaya guna kalau lembaga Gapoktan kuat dalam melakukan agribnisnis. Pengalaman menunjukkan bahwa, karena kelembagaan petani yang lemah, perencanaan produksi lemah, akses pasar lemah, kredit usahatani dari pemerintah maupun swasta yang jumlahnya sangat besar macet dipetani.

3). Perbaikan tanah sawah. Perbaikan tanah sawah itu adalah dengan memberikan pupuk organik dan mengurangi pemakaian pupuk kimia dan pestisida sistetik. Agar program ini dapat terlaksana dengan baik, harus dibangun lebih dulu prasarana fisiknya berupa jaringan jalan usahatani. Jaringan jalan usahatani sangat diperlukan petani agar pengangkutan pupuk organik yang ”volumetrik” itu mudah menjangkau petak-petak sawah petani yang jauh dari jalan besar. Setelah itu, atau bersamaan dengan itu, jaringan irigasi dapat dibangun agar air yang terbatas dapat digunakan secara efektif.

4). Membangun jaringan pemasaran. Gapoktan harus memiliki akses pasar yang jelas, berkesinambungan dengan lembaga pemasaran nasional untuk menjamin pemasaran produk unggulannya. Gapoktan yang kawasannya satu desa, yang memiliki produk unggulan sama, harus digabungkan menjadi satu kelembagaan asosiasi. Besarnya asosiasi dapat berada dalam satu wilayah administrasi setingkat kabupaten kota, sehingga mempermudah pemerintah dalam mengurus termasuk memberikan fasilitasi dan regulasi. Misalnya regulasi tentang ”registrasi kebun/lahan usahatani” harus diurus oleh pemerintah kabupaten/kota. Antar asosiasi dalam satu provinsi sebaiknya memiliki hubungan koordinasi. Hubungan koordinasi untuk produk unggulan yang sama dalam satu provinsi itu akan berguna dalam perencanaan produksi hingga menjalin kerjasama pemasaran dengan pasar nasional dan internasional. Perencanaan produksi dan waktu panen antar daerah dapat mengatur volume produk yang mengalir kepasar sehingga harga dipasar tetap stabil. Harga yang stabil akan memberikan kenyamanan bagi petani produsen, pelaku perdagangan dan konsumen.

”Gagalnya” pemasaran komoditas tertentu dengan pasar modern biasanya disebabkan oleh tidak mampunya produsen menjaga mutu yang stabil, pasokan yang kontinyu dengan kuota tertentu yang diminta pasar. Gagalnya pemasaran akan menyengsarakan petani produsen dan menyedihkan konsumen.

Jaringan pemasaran itu terdiri dari sentra produksi yang diwadahi oleh Gapoktan & Asosiasi Gapoktan – Pasar Komoditas Nasional (Paskomnas) dengan perangkatnya berupa Pasar Induk – Pasar Pengecer. Gapoktan yang memproduksi & memiliki produk, membawa dan menjualnya ke Paskomnas/Pasar Induk. Pasar Induk mengurus penjualan kepada pelaku pasar dan mengamankan pembayarannya kepada Gapoktan. Pasar Pengecer dibangun daerah sebagai pasar bersih yang mengambil barang dari pasar induk secara borongan/lelang.

Kondisi pasar yang terjamin itulah menjadi suasana yang menarik bagi petani untuk meningkatkan produksi, termasuk produksi beras. Dengan begitu, cadangan pangan nasional 10 juta ton beras nanti, akan didukung cadangan yang lebih besar yang beredar dimasyarakat melalui jaringan sistem agribisnisnya.

Contributor,
Soekam Parwadi
Desember 2011

kembali «

print
Hak Cipta © 2014 Pasar Komoditi Nasional | Dikunjungi: 377695 kali | webmail | Disclaimer
Perubahan terakhir pada: 10 Maret 2014
powered by Red Colibri