Pasar Komoditi Nasional

Kedaulatan Pangan

kata kunci: kedaulatan , pangan

PASKOMNAS - Orang Jawa membuat rangkaian kata “sandang – pangan – papan” dalam merumuskan kebutuhan fa’ali manusia.

Dari tiga hal yang padat makna tersebut, agaknya “pangan” menjadi kebutuhan yang pemenuhannya untuk masyarakat Indonesia semakin lama semakin mengkhawatirkan. Walaupun kalau didalami, masalah sandang dan papan masih perlu juga dilakukan pembenahan yang lebih baik.

Untuk ikut berperan dalam mengatasi keadaan yang mengkhawatirkan itu, beberapa waktu lalu, pegiat UGM – Jogjakarta dengan semangat tinggi mengusung istilah “jihad kedaulatan pangan”. Hal itu mungkin disebabkan oleh situasi dibidang pangan yang semakin tahun tak semakin baik, tetapi malah semakin  carut marut. Para pegiat kampus ternama di Indonesia itu berharap, Indonesia yang secara fisik merupakan lahan agraris tersubur didunia dan memiliki kesempatan bertanam dan panen sepanjang tahun mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Itu minimal. Malahan semestinya dapat berlebih, hingga produk pangan yang sangat beraneka ragam ini dapat menjadi komoditas, lalu diekspoor keberbagai Negara empat musim yang hanya mampu bertanam enam bulan dalam setahunnya.

Tetapi keadaan itu ternyata sekarang terbalik kondisinya. Indonesia justru menjadi pengimport berbagai komoditas pangan yang semakin besar dari tahun ketahun. Bahkan untuk komoditas Ubikayu atau Singkong, yang merupakan tanaman paling mudah membudidayakannya, Indonesia mulai mengimpornya !!!. “Gemes aku” kata pegiat UGM itu.

Ada dua pengertian pokok dari semangat jihad kedaulatan pangan itu. Yang pertama adalah kata “jihad” dan kedua “kedaulatan pangan”.

Makna Jihad. Jihad adalah sesuatu yang amat mulia dan luhur. Jihad berasal dari akar kata berbahasa Arab “jahada”, yang berarti “bersungguh-sungguh”. Dari akar kata jahada ini membentuk tiga kata kunci, yakni “jihad” (perjuangan dengan fisik), “ijtihad” (perjuangan dengan nalar), dan “mujahadah” (perjuangan dengan kekuatan rohani). Artinya, dalam bersungguh-sungguh itu tidak cukup hanya dengan perjuangan fisik saja. Namun agar hasilnya optimal harus dibarengi dengan nalar dan perjuangan yang didukung kekuatan rohani. Perjuangan fisik tanpa nalar dapat keliru, bahkan dapat berakibat fatal. Perjuangan fisik dan nalar yang benarpun harus dibarengi dengan kekuatan rohani yang bersandar pada ketuhanan, karena penentu keberhasilan perjuangan manusia tak lepas dari peranan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itu tentu juga berlaku dalam memperjuangkan kedaulatan pangan.

Makna Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan sendiri terdiri dari  dua kata kedaulatan dan pangan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu (pemerintahan), termasuk didalamnya mengatur tentang pangan. Lebih luas lagi menyangkut kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyakatnya.  Setelah dirangkai menjadi satu kesatuan, bedasarkan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Kedulatan Pangan dirumuskan sebagai “hak negara dan bangsa secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Jadi Jihad Kedaulatan Pangan pengertian bebasnya adalah “upaya sungguh-sungguh dari Negara & bangsa Indonesia ini untuk secara mandiri menentukan  kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian sesuai dengan potensi sumber daya lokal”. Intinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Indonesia harus mau makan produk lokal yang diproduksi  sendiri.  

Kalimat ini maknanya sangat mendalam dan memerlukan tekad yang kuat atau bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kata “Negara, bangsa, mandiri, system pertanian dan sumber daya lokal”,  memberikan gambaran adanya peran serta semua elemen masyarakat dari suatu Negara, untuk menjadikan sumberdaya lokal sebagai basis pangan dari bangsanya. 

Dalam tataran kemampuan, Kedaulatan Pangan merupakan derajat paling tinggi dari suatu Negara dalam memenuhi pangan bagi masyarakatnya secara mandiri. Bagi Negara, derajat yang lebih rendah dari Kedaulatan Pangan adalah Kemandirian Pangan. Derajat yang lebih rendah lagi dari Kemandirian Pangan adalah Ketahanan Pangan. Dibawah derajat Ketahanan Pangan mungkin adalah kekurangan pangan, suatu keadaan yang sangat membahayakan negara. Pada awal tahun 60-an hingga 70-an Indonesia pernah mengalami kondisi kekurangan pangan itu dan Negara mengalami gejolak ipoleksosbud yang luar biasa.

Didalam Kedaulatan pangan, agaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan, semua unsur mulai dari sarana produksi, proses produksi primer, pengolahan hasil, hingga distribusinya harus mampu dilakukan oleh Negara & bangsa ini secara mandiri. Ini merupakan “hak” dari suatu Negara & bangsa untuk menentukan kebijakan sehingga rakyatnya memperoleh hak untuk memenuhi kebutuhan melalui system pertanian (mulai dari penyediaan sarana produksi – budidaya – pengolahan hasil – distribusi & pemasarannya) berbasis sumberdaya lokal.

Simplifikasi terwujudnya Kedaulatan Pangan

Begitu gawatnyakah tentang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kita?. Sebetulnya tidak. Indonesia memiliki alam yang subur dan luas dengan segala kebaikan agronomi “terbaik” didunia. Undang-undang yang menuntun untuk menjadikan Indonesia berkedaulatan pangan telah ada. Sumberdaya manusia, mulai dari pemimpin Negara, teknisi pertanian, pelaku usaha, tenaga kerja menengah hingga tenaga kerja tingkat usahatani sudah ada. Sekarang tinggal mulai dari mana Ketahanan Pangan itu akan mulai diwujudkan.

Kilas balik. Sebetulnya sejak digerakkannya usaha intensifikasi pertanian secara masip diawal ORDE BARU, usaha Negara (pemerintah & rakyat) untuk mencukupi kebutuhan pangan itu sudah dilakukan. Para pemimpin Negara waktu itu membuat prioritas, atau “bersungguh-sungguh” (jahada) bahwa yang perlu dicukupi lebih dulu adalah makanan pokok sumber karbohidrat, beras. Beras atau padi dipilih karena berbagai alasan, termasuk potensi, budaya dan posisi sosial beras dalam kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Beras atau padi dipersepsikan sebagai “dewi sri” ciptaan para dewa yang memiliki kekuatan, sehingga dalam setiap upacara ritual pangan beras dibuat sebagai sentral sajian yang dikelilingi oleh pangan lain sebagai pelengkap. Sarana prasarana, mulai dari bendungan, saluran irigasi, jalan usahatani, penyuluhan pertanian, sarana produksi yang mudah dan murah disiapkan “sungguh-sungguh”. Masyarakat Wonogiri “bedol deso” karena desanya dibuat bendungan Gajah Mungkur, merupakan peranserta ikut bersungguh-sungguh dalam rangka berswasembada pangan. Berikutnya juga masyarakat sekitar bendungan Wadaslintang – Wonosobo, masyarakat sekitar Kedungombo, semua bersungguh-sungguh mendukung program swasembada pangan. Awal tahun 1968 para peneliti padi menciptakan jenis padi Peta Baru (PB), lalu varietas Pelita yang memiliki produktivitas tinggi, merupakan kesungguhan baru dalam dunia benih. Masalah tentu ada dalam proses pembangunan itu, tetapi umum tahu kalau itu semua untuk kepentingan masyarakat.

Dengan usaha yang “sungguh-sungguh” (jahada) itu, usaha intensifikasi padi berhasil dan Indonesia dihargai dunia sebagai  Negara yang berswsembada pangan. Bukan hanya beras, saat itu intensifikasi palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi-ubian) juga mulai dilakukan. Tahun 1978 para peneliti dari LP3 berhasil menemukan kedelai jenis baru diberi nama varietas ORBA (yang berproduktivitas tinggi) , untuk menggantikan kedelai Genjah Slawi (yang berproduktivitas rendah) sebagai salah satu bukti kesungguhan Negara menuju swasembada Kedelai. Jagung unggul varietas Harapan dihasilkan saat itu untuk menggantikan jagung Kania putih yang produktivitasnya rendah. Para peneliti teknologi saat itu juga sigap dengan “paket teknologi” mulai dari Panca –Usaha, lalu berkembang menjadi Sapta-Usaha, yang diaplikasikan dihamparan sawah dengan program Bimas – Inmas – Insus – hingga Supra Insus menjadi Standard Operasional Prosedur (SOP) dari Good Agricultural Practices (GAP) budidaya padi dan palawija. 

Kesungguhan lain hingga program intensifikasi saat itu berhasil adalah karena terbentuknya kelembagaan petani pelaksana budidaya komoditi pertanian.

Ada “kelompok tani hamparan” sebagai embrio terbentuknya “manajemen korporasi agribisnis”. Ditetapkan hamparan yang luasnya sekitar 25 – 50 ha karena memudahkan dalam penerapan teknologi berbasis potensi spesifik lokasi. Kelompok tani dibentuk mengikuti budaya “gotong royong” yang lama berkembang dimasyarakat. Fungsi kelompok ditingkatkan dari “media kerjabakti” menjadi “media belajar bersama – media kerjasama usaha – hingga unit usaha bersama”. Setelah menjadi Unit usaha bersama inilah diperlukan sebuah “manajemen” yang memposisikan Unit usaha pertanian sebagai usaha agribisnis.

Lebih lanjut lagi karena satu kelompok hamparan (25 – 50 ha)  posisi tawarnya rendah, lalu beberapa kelompok tani itu digabungkan menjadi luasan 1.000 – 2.000-an hektar .

Kelompok besar itu tentu bukan lagi sebagai kelompok gotong-royong tetapi harus diurus oleh manajemen yang berbentuk badan usaha. Sesuai UUD-45, badan usaha yang cocok bagi rakyat berbasis gotong-royong itu adalah koperasi. Lalu organisasi gabungan kelompok petani besar itu diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD). Inilah sebenarnya calon lembaga yang nantinya diharapkan menjadi usahatani korporasi.

Kalau perkembangan KUD yang diharapkan menjadi sebuah model usaha korporasi di Indonesia itu kemudian gagal, itu bukan salah modelnya. Tetapi salah SDM-nya, mulai dari pengurus hingga pembinanya. Sebab model koperasi ini di Jepang, Korea, Vietnam, Thailand dan Negara lain sangat berhasil.

Implementasi agribisnis korporasi. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada suasana ekonomi yang maju seperti sekarang ini, sudah bukan masanya hanya berorientasi seolah-olah pola subsisten (produksi =konsumsi).

Usahatani harus diorientasikan kepasar. Dinegara lain model usahatani yang bergerak diusaha budidaya berwadah koperasi ini disebut “corporate farming” atau usahatani korporasi.

Usahatani korporasi itu, semua diatur secara efisien (hemat biaya). Setiap bagian kegiatan dari produksi komoditi menjadi sub-unit usaha tersendiri. Misalnya korporasi itu memproduksi tomat dan cabe untuk memenuhi kebutuhan mitra pasarnya masing-masing 20 ton/hari. Maka korporasi lalu membuat perencanaan, membagi pekerjaan, mengatur pembiayaan hingga mengatur pemasukan dan keuntungannya. Untuk mewujudkan produksi itu lalu muncul sub-unit usaha spesifik, seperti :

(1). sub-unit pengadaan & pengelolaan sarana produksi & peralatan pertanian.

(2), sub-unit budidaya ;

(3) sub-unit paska panen hingga kemasan produk segar ;

(4) sub-unit industri pengolahan ;

(5) sub-unit pemasaran ;

(6) sub-unit distribusi & angkutan ; serta sub-unit lain yang diperlukan. Dikorporasi yang telah maju, bahkan ada sub-unit minimarket yang melayani kebutuhan konsumen anggotanya. Semua sub-unit teknis itu tentu harus diperkuat unit administrasi & keuangan yang transparan dan professional.

Dengan model korporasi ini produksi dapat dikontrol menggunakan Standard Operasional Prosedur (SOP) sehingga produknya memenuhi standard konsumsi, namun juga mampu bersaing dipasar. Selain itu, Negara mudah dalam mengontrol system produksi dan kebutuhan pasar atau konsumsi masyarakatnya. Tidak ada kelebihan produk disuatu waktu yang menyebabkan harga jatuh dipasar. Sebaliknya juga tidak akan terjadi kelangkaan pasokan produk kepasar yang menyebabkan harga ekstrim mahal.

Perlu diketahui, usahatani korporasi itulah yang di Jepang disebut “nokio” yang mampu memproduksi beras, kedelai, sayuran, buah, jagung hingga  ubikayu dengan BEP rendah dan dijual “murah” didalam dan keluar negri. Walaupun murah tetapi para petani sudah untung. Selain “nokio” disetiap korporasi, di Jepang dibangun pula “ichiba” atau pasar komoditi nasional. Ichiba berperan mengatur pasokan produk dari nokio sehingga selalu terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan. Karena peranan ichiba pula, harga dipasaran selalu terbentuk wajar, artinya menguntungkan pemasok tetapi tidak memberatkan konsumen.

Mengapa diluar negri berhasil ??? Karena Negara & masyarakatnya bersungguh-sungguh (jahada) atau mampu mengimplementasikan jihad (perjuangan fisik), ijtihad (perjuangan nalar) dan mujahadah (perjuaangan rohani) untuk usahatani/agribisnis pangan.

Pasar sebagai lokomotif.

Bersamaan dengan dibentuknya “usahatani korporasi” dimasing-masing sentra produksi, maka langkah lain yang harus dikerjakan  adalah mempercepat pembangunan pasar induk atau pasar komoditi nasional di kota-kota besar, dan menghubungkan korporasi-korporasi itu dengan pasar komoditi berjaringan nasional.

Pasar komoditi berjaringan nasional yang dibangun disetiap kota dan dikelola oleh satu manajemen nasional akan dapat mengukur besaran kebutuhan masing-masing komoditi ditiap kota. Pasokan kesuatu kota “tidak boleh” lebih atau kurang dari daya konsumsi masyarakat dicakupan masing-masing pasar komoditi.

Dengan pasokan yang terukur, maka akan terjadi keseimbangan (equilibrium) antara permintaan dan penawaran sehingga akan terbentuk harga yang wajar , yang nyaman bagi produsen/pemasok dan nyaman bagi konsumen/pembeli.

Dari pasar komoditi nasional pula, perubahan gaya hidup & daya beli konsumen akan dapat dipantau. Perilaku konsumen terhadap permintaan itu oleh pasar komoditi akan diteruskan kekorporasi-korporasi untuk  memproduksi komoditi sesuai dengan permintaan pasar. Baik mutu, jumlah dan waktu dibutuhkan.

Produksi yang sesuai permintaan, pasar komoditi yang terkelola baik dan konsumen dengan semangat nasionalis tinggi memilih komoditi produksi dalam negri, maka akan terwujud kedaulatan pangan yang kuat.

 

Soekam Parwadi

Juli 2012

kembali «

print
Hak Cipta © 2014 Pasar Komoditi Nasional | Dikunjungi: 457312 kali | webmail | Disclaimer
Perubahan terakhir pada: 27 Agustus 2014
powered by Red Colibri